Uu

Tahun 2014, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Satpol PP sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan peraturan daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui UU […]

UU Adminduk No. 23 Tahun 2006: Pilar Administrasi Kependudukan Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) adalah landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. UU ini memiliki peran sentral dalam mengatur perekaman, penyimpanan, dan pengelolaan data kependudukan nasional. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang urgensi dan dampak UU Adminduk

‘UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Genangan Air: Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Genangan Air’ Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Genangan Air sebagai bagian dari upaya untuk melindungi lingkungan dan mengelola genangan air dengan lebih baik. UU ini menjadi dasar hukum untuk mengatasi masalah genangan air yang semakin sering

UU KIP Informasi yang Dikecualikan: Batasan dan Implikasinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum yang memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik dari lembaga pemerintah. Namun, dalam konteks UU KIP, terdapat aspek yang sangat penting, yaitu ‘informasi yang dikecualikan.’ Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep informasi

UU Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 PDF: Mengawal Demokrasi dan Pemerintahan yang Adil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk memastikan integritas dan netralitas proses ini, Undang-Undang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2020 menjadi penting. Artikel ini akan membahas UU tersebut dan bagaimana hal ini

‘Menghadapi Wabah: Analisis Terbaru UU Penyakit Menular untuk Keamanan Kesehatan’ Undang-Undang (UU) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ancaman kesehatan masyarakat. Terkait dengan kejadian pandemi terbaru dan situasi penyebaran penyakit menular, artikel ini akan menjelajahi aspek terkini dari UU Penyakit Menular yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Fleksibilitas

Pengaturan mengenai psikotropika di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan, produksi, distribusi, dan perdagangan zat-zat psikotropika. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap psikotropika, serta untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab untuk tujuan medis dan ilmiah. Beberapa

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Landasan Demokrasi Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah peraturan penting dalam konteks demokrasi Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas beberapa poin kunci dari UU

UU Cipta Kerja dan Keterlambatan Gaji: Perlindungan Pekerja dalam Konteks Hukum Baru Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu aspek yang penting dalam UU Cipta Kerja adalah perlindungan pekerja, termasuk masalah keterlambatan gaji. Dalam artikel ini,

UU Perbankan dan Prinsip Kehati-hatian: Mengenal Landasan Keamanan Sistem Keuangan’ Undang-Undang Perbankan menjadi tulang punggung bagi sistem keuangan suatu negara, dan Indonesia tak terkecuali. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam regulasi perbankan adalah ‘prinsip kehati-hatian’. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang UU Perbankan dan prinsip kehati-hatian dalam konteks sistem keuangan Indonesia. Prinsip Kehati-hatian